Pemerintah RI Buka Suara soal Perang Thailand-Kamboja, Bilang Begini -

🔹 Sikap Pemerintah Indonesia

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Pemerintah RI tidak menginginkan eskalasi konflik Thailand–Kamboja meningkat, karena konflik regional seperti ini berpotensi berdampak secara global termasuk ke Indonesia.
Pemerintah secara aktif mengawasi keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Thailand dan Kamboja. Mitigasi dan informasi telah disiapkan agar WNI tetap aman dan mendapatkan panduan bila berada di kawasan terdampak.
Pernyataan dari DPR RI melalui Mardani Ali Sera menyebut bahwa semua persoalan bisa diselesaikan lewat dialog, karena “sebuah langkah damai saja bisa menyelamatkan ribuan nyawa”.
Kementerian Luar Negeri juga mengimbau agar WNI meningkatkan kewaspadaan, tetap tenang, dan menghindari perjalanan ke wilayah perbatasan Thailand–Kamboja dalam situasi ini.

🔹 Kondisi Latihan: Konflik Thailand–Kamboja 2025

Latar Belakang dan Awal Eskalasi:

Konflik ini bermula dari sengketa wilayah berbatasan, khususnya di sekitar candi Ta Muen Thom dan Preah Vihear. Ketegangan meningkat setelah insiden peledakan ranjau pada Mei dan Juli 2025 yang menewaskan serta melukai prajurit Thailand.

Kekerasan yang Meletup pada 24 Juli 2025:

Bentrokan terbuka terjadi sejak 24 Juli, dengan penggunaan artileri, raketan BM‑21, serangan udara Thailand menggunakan F‑16, dan korban sipil yang signifikan. Pemerintah Thailand melaporkan 12 korban jiwa (termasuk anak-anak), sementara pihak Kamboja melaporkan korban di wilayah mereka juga meningkat.
Menyeluruh, dalam beberapa hari berikutnya, lebih dari 30 orang tewas dan antara 100.000–260.000 warga mengungsi di kedua negara.
Thailand menutup perbatasan, menyatakan darurat militer, sementara Kamboja meminta sidang darurat Dewan Keamanan PBB dan menolak klaim Thailand bahwa mereka provokatif.

Upaya Mediasi Internasional & Negosiasi:

Malaysia, sebagai Ketua ASEAN, memfasilitasi pertemuan antara PM Hun Manet (Kamboja) dan PM sementara Thailand Phumtham Wechayachai di Kuala Lumpur pada 28 Juli 2025 untuk membahas gencatan senjata.
Pemerintah AS melalui Presiden Trump dan Sekretaris Negara Rubio turut mendukung dan menekan kedua pihak agar segera menghentikan permusuhan, serta terlibat dalam proses negosiasi.
Kedua pemimpin menyampaikan: Kamboja meminta “gencatan senjata segera” sementara Thailand menyatakan perlu ada niat baik yang nyata sebelum komitmen bisa dijalankan.

📌 Ringkasan Pemerintah RI:

Aspek	Pernyataan
🕊 Perdamaian	“Dialog adalah solusi” – DPR RI menekankan langkah damai sebagai prioritas
🛡 Perlindungan WNI	Pemerintah siapkan mitigasi & informasi, imbau tetap waspada dan tidak memasuki zona konflik
🌍 Stabilitas Regional	Tak ingin konflik menjalar dan memengaruhi kondisi global ➝ juga keamanan RI

⚠️ Kesimpulan

Pemerintah Indonesia menampilkan sikap yang bersifat hati-hati, tidak intervensi langsung konflik, tetapi sangat menekankan dialog, keselamatan WNI, dan kekhawatiran terhadap dampak regional. Indonesia mendukung solusi damai dan mendorong kedua pihak untuk menghindari kekerasan lebih lanjut.